Sosok Adita Irawati, Mantan Petinggi Telkomsel Yang Emban Tugas Berat Sebagai Staf Khusus Presiden

    21
    0

    Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengatakan hal tersebut terkait dugaan tindakan diskriminasi rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Malang dan penangkapan paksa mahasiswa asal Papua di Surabaya. Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya menilai kejadian yang terjadi di Papua khususnya Manokwari akibat sebab dan akibat yang terjadi akhir-akhir ini, Lenis Kogoya menilai tindakan rasisme yang diterima masyarakat Papua di beberapa lokasi. “Dalam hal Staf Khusus berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak memperoleh uang pensiun dan uang pesangon,” bunyi Pasal 73 ayat (3) Perpres ini. Lenis Kogoya mengharapkan supaya warga Papua tidak dianggap sebagai musuh. Lenis juga mengimbau masyarakat Papua untuk menjaga kondisi, tetap jaga kondisi damai dan menghindari kekerasan. Ditegaskan dalam Perpres ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a. Perpres ini juga menyebutkan, Menteri dan Menteri Koordinator dapat dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian atau Kementerian Koordinator. Staf Khusus Selain itu, menurut Perpres ini, di lingkungan Kementerian atau Kementerian Koordinator dapat diangkat paling banyak 5 (lima) orang Staf Khusus. Adapun tugas Staf Ahli adalah memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri atau Menteri Koordinator sesuai keahliannya.

     

    Jokowi Umumkan Staf Khusus, Salah Satunya Pendiri Ruang …

    bisnis.tempo.co › read › jokowi-umumkan-staf-khusus-salah-satunya-…

    5 jam yang lalu –

    Menurut Perpres ini, dalam melaksanakan tugas Menteri tertentu dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukkan Presiden. Menurut Perpres ini, Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri atau Menteri Koordinator sesuai penugasan Menteri atau Menteri Koordinator, yang merupakan penugasan yang bersifat khusus selain bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian atau Kementerian Koordinator. Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui apa yang dibicarakan oleh keduanya, baik Staf khusus Presiden untuk Papua maupun Gubernur Jatim. Dirinya langsung ditemui Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, tampak juga Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan. Sesaat kemudian, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa muncul di ruang rapat, untuk menemui Lenis Kogoya dan beberapa tim yang tampak juga hadir. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019 juga diatur mengenai Wakil Menteri, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri. Selain itu ia juga ditugaskan mensinergiskan kementrian dan lembaga agar seluruh pencapaiannya tersampaikan ke masyarakat. JAKARTA, (PR).- Organisasi masyarakat perlu mengendalikan diri dalam menyampaikan aspirasi di muka umum. Pada kesempatan itu, dia menyampaikan kepada Jokowi terkait strategi khusus untuk menangani permasalahan di Papua, khususnya dalam menangani mahasiswa asal Papua.

    Baca Juga
    5 Penemuan Arkeologi Besar yang Harus Diperhatikan di tahun 2020

    Presiden pun memperkenalkan 7 orang tersebut pada Kamis (21/11/2019) pada pukul 17.15 WIB. Saat ditanya mengenai isi pertemuan, dia mengatakan, Jokowi pada intinya mendorong semua pihak untuk bisa saling memaafkan. Dia menyesalkan penggunaan kata-kata kasar sebagaimana yang terjadi di Surabaya. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wali Kota Malang Sutiaji telah meminta maaf atas insiden yang melibatkan mahasiswa asal Papua. KBRN, Surabaya : Menyusul kejadian di Asrama mahasiswa Papua Jl. Serta beberapa perwakilan mahasiswa dan warga Papua. Lenis Kogoya dipanggil Presiden Joko Widodo untuk membahas persoalan terkait mahasiswa asal Papua. Presiden, melalui Staf khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya mendatangi Jawa Timur. Usulan jumlah Staf Khusus dan calon Staf Khusus diajukan oleh Menteri atau Menteri Koordinator kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara untuk mendapat persetujuan.

    Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet. Staf Ahli, menurut Perpres ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Menteri Koordinator dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Kementerian Koordinator. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Staf Khusus, menurut Perpres ini, bertanggung jawab dan diberhentikan oleh Menteri atau Menteri Koordinator. Staf Khusus, menurut Perpres ini, dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil, dengan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Adita Irawati, seorang yang terpilih jadi Stafsus mendapatkan tugas yang tak mudah dari Jokowi. Beberapa ruas jalan yang di blokade diantaranya Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi dan Jalan Manunggal Amban di Distrik Manokwari Barat. Warga Papua dan Papua Barat diharapkan bisa menerima penyesalan dan permintaan maaf yang dilontarkan oleh para kepala daerah itu.

    Baca Juga
    Apa yang Dibutuhkan untuk Menjadi Bulan?

    Sebelumnya, aksi massa di Kota Manokwari, Papua Barat berakhir rusuh. Kerusuhan terjadi di Kota Manokwari, Papua Barat, Senin 19 Agustus 2019. Kerusuhan ini merupakan buntut dari aksi warga. Terlihat senyum sumringah dari wajahnya, tak menunjukkan raut kekesalan akibat berbagai informasi yang tersebar beberapa waktu ini. Presiden Joko Widodo sudah menunjuk 12 orang yang akan membantunya sebagai staf khusus. Staf Ahli, menurut Perpres ini, adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b. Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian. Dalam aksinya warga memblokade jalan dengan ranting pohon serta membakar ban bekas. Dalam aksi ini massa memblokade jalan dan melakukan pembakaran. “Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian,” bunyi Pasal 64 ayat (4) Perpres ini.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here